Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) mendorong arsitek lokal untuk meningkatkan daya saing mereka dengan arsitek dari luar negeri.

Menurut Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ar. Georgius Budi Yulianto, adalah kenyataan bahwa arsitek Indonesia sering kali hanya menjadi pihak pelaksana dari arsitek asing.

Menurut Georgius, ini sering terjadi pada proyek-proyek swasta, di mana arsitek asing sering mengambil peran utama dalam proyek-proyek besar seperti gedung apartemen dan pencakar langit lainnya.

Georgius, yang akrab disapa Bugar, percaya bahwa arsitek Indonesia memiliki kemampuan yang sama untuk merancang bangunan seperti halnya arsitek asing. Namun demikian, hal ini sering tidak terinformasikan dengan baik kepada masyarakat.

Menurutnya, tugas saat ini adalah untuk mendorong arsitek untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) agar dapat bersaing lebih baik.

Bugar menjelaskan bahwa saat ini hanya ada sekitar 4.400 pemilik STRA di Indonesia, dengan rasio 1:80.000 orang. Perbandingan ini jauh dengan Cina yang memiliki rasio 1:15.000.

Seorang arsitek harus terdaftar dan memiliki izin untuk berpraktik. Registrasi dilakukan melalui Dewan Arsitek Indonesia (DAI), sementara izin dikeluarkan oleh pemerintah provinsi tempat arsitek tersebut beroperasi.

Tujuan dari sistem ini adalah untuk melindungi arsitek lokal. Sebagai contoh, jika seorang arsitek memiliki izin di Jawa Barat dan ingin bekerja di provinsi lain, mereka harus bermitra dengan kantor arsitek setempat.

Menurut Bugar, IAI bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada arsitek dan praktik profesi arsitek sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Strategi IAI dan AAPDC Menuju Sukses Global

Selain pelatihan struktural seperti Penataran Kode Etik (PKE) dan Pengembangan Keprofesian Arsitek (PKA), IAI juga menyelenggarakan Architectural Advance Development Course (AAPDC) sebagai bagian dari IAI Academy.

Ini akan membantu menjaga dan meningkatkan kompetensi arsitek di seluruh Indonesia.