Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah menggalakkan upaya percepatan proyek integrasi layanan digital publik, yang dikenal sebagai Government Technology (GovtTech). Dalam mendukung inisiatif ini, Jokowi baru-baru ini mengesahkan Peraturan Presiden No. 82/2023 mengenai Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dengan adanya GovtTech, semua layanan publik diharapkan dapat disatukan ke dalam satu platform yang terintegrasi.

GovTech ini akan dijalankan berdasarkan arahan kebijakan dari kementerian yang memiliki tanggung jawab terhadap digitalisasi, di mana Tim Koordinasi SPBE menjadi entitas utama di dalamnya. Tim ini melibatkan beberapa kementerian, seperti Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mendagri.

Sedangkan pengelola GovTech ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa pengembangan GovTech ini memerlukan tim digital yang tangguh. Tim ini, menurut Anas, sudah terbentuk dan siap untuk melakukan transisi serta memberikan dukungan kepada beberapa kementerian dan lembaga (K/L) dalam mendorong integrasi aplikasi.

Dana untuk transisi ini akan disiapkan oleh masing-masing K/L, dengan pengecualian anggaran untuk pembentukan tim digital yang akan ditanggung oleh Peruri.

“Dananya berasal dari mana? Disiapkan oleh K/L masing-masing,” ungkap Anas.

“Karena jika K/L membayar langsung, itu tidak mungkin, karena biaya tim digital K/L tersebut berada di luar biaya Pegawai Negeri Sipil (PNS),” tambahnya.

Dari Fragmentasi ke Integrasi: Revolusi GovtTech di Indonesia

Sementara itu, standar pengadaan tenaga digital sedang dipertimbangkan bersama-sama oleh Peruri, BPKP, dan Kementerian Kominfo. Anas menyatakan bahwa harga talenta digital bervariasi, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Selain mencari talenta digital, pemerintah juga sedang menyiapkan infrastruktur pendukung.

“Ini adalah suatu proses, sedang berlangsung, karena infrastrukturnya juga sedang disiapkan. Namun, yang paling penting dari GovTech ini adalah kebutuhan layanan pemerintah saat ini dan masa depan, juga sebagai persiapan untuk Implementasi Kebijakan Nawacita (IKN),” tegasnya.

Anas menekankan bahwa saat ini masyarakat dihadapkan pada berbagai layanan digital dari pemerintah.

“Selama ini di Indonesia, layanan tersebut masih terfragmentasi. Untuk mengakses layanan A, harus mengunduh aplikasi Kementerian A; lalu, untuk layanan B, harus mengunduh aplikasi B. Proses pengisian data berulang, dan belum ada interoperabilitas data yang memadai, menyebabkan kesulitan bagi pengguna. Presiden berharap agar semuanya menjadi sederhana dan memudahkan masyarakat,” papar Anas.

Dengan adanya GovTech, Anas meyakinkan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi di masa depan, karena semua akan disatukan dan tidak lagi menjadi beban berlebih.

Terkait dengan penugasan GovTech kepada Peruri, Anas memastikan bahwa GovTech akan fokus pada integrasi sistem dan aplikasi digital prioritas yang memenuhi kebutuhan masyarakat. “GovTech tidak akan mengambil alih, melainkan akan mendukung instansi yang bertanggung jawab atas layanan, serta menjadi jaminan kelangsungan digitalisasi pemerintah,” jelas Anas.

Revitalisasi Layanan Publik: Transformasi Digital Melalui GovtTech untuk Kemudahan Akses Masyarakat

Pada kesimpulan artikel, terungkap bahwa GovtTech, sebagai inisiatif pemerintah untuk mengintegrasikan layanan digital, memiliki dampak signifikan terhadap kemudahan akses masyarakat. Dengan fokus pada pengembangan tim digital yang tangguh, serta dukungan infrastruktur yang memadai, langkah ini diharapkan mengakhiri era layanan terfragmentasi dan pengunduhan aplikasi berulang.

Dalam konteksnya, Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Perum Peruri) berperan penting sebagai pengelola GovtTech. Implementasi ini diarahkan untuk memberikan solusi yang memudahkan masyarakat serta menjadikan digitalisasi pemerintah lebih berkelanjutan.