Dalam era digitalisasi, pemerintahan Indonesia mengalami pergeseran signifikan dengan pengadaan laptop yang lebih hemat. Dengan nilai yang semula mencapai Rp 15 juta, kini melonjak turun drastis menjadi Rp 5 juta per unit, memunculkan era transparansi yang memberdayakan UMKM lokal.
Baca Juga: Konsisten Dukung TNI/ Polri KAI Daop 7 Madiun Berikan Diskon Tarif Mudik
Terungkap! Rahasia Harga Laptop Pemerintah Turun Drastis hingga 66%
Digitalisasi dalam lingkup pemerintahan bisa mengurangi biaya pengadaan laptop secara signifikan. Sebelumnya, nilai per unitnya yang mencapai Rp 15 juta kini dapat menurun menjadi hanya sekitar Rp 5 juta.
Odo RM Manuhutu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjelaskan bahwa pergeseran ke arah digital ini akan meningkatkan tingkat transparansi di lingkungan pemerintahan. Ini akan membantu menyusun basis data dengan lebih terstruktur dan memudahkan akses ke informasi yang tersimpan.
Baca Juga: H+2 Lebaran 1447H/ 2026 M, Volume Penumpang di Wilayah Daop 7 Madiun Pecah Rekor Capai Puluhan Ribu
Salah satu langkah konkret yang diterapkan adalah dalam hal pengadaan laptop di sejumlah kementerian. Odo menjelaskan bahwa harga yang ditawarkan menjadi lebih terbuka dan dapat diakses serta dibandingkan oleh semua pihak.
“Proses pengadaan laptop dapat menghasilkan penghematan hingga 100%. Awalnya, harga per laptop mungkin mencapai Rp 15 juta, namun dengan digitalisasi ini, harga tersebut dapat turun drastis menjadi sekitar Rp 5 juta saja,” ungkap Odo dalam konferensi pers virtual Kemenko Marves yang bertemakan “Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas 2045” pada Jumat (22/12/2023).
Baca Juga: TMMD ke-127 Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Pemkab Kediri Juga Bekali Warga Olahan Ikan Lele
Digitalisasi Pemerintahan: Transformasi Harga Laptop dan Transparansi Ekonomi
Penting untuk dicatat bahwa pemerintah telah mengembangkan aplikasi belanja online bernama e-katalog. Aplikasi ini merupakan hasil dari upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
