Digitalisasi dalam lingkup pemerintahan bisa mengurangi biaya pengadaan laptop secara signifikan. Sebelumnya, nilai per unitnya yang mencapai Rp 15 juta kini dapat menurun menjadi hanya sekitar Rp 5 juta.

Odo RM Manuhutu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjelaskan bahwa pergeseran ke arah digital ini akan meningkatkan tingkat transparansi di lingkungan pemerintahan. Ini akan membantu menyusun basis data dengan lebih terstruktur dan memudahkan akses ke informasi yang tersimpan.

Salah satu langkah konkret yang diterapkan adalah dalam hal pengadaan laptop di sejumlah kementerian. Odo menjelaskan bahwa harga yang ditawarkan menjadi lebih terbuka dan dapat diakses serta dibandingkan oleh semua pihak.

“Proses pengadaan laptop dapat menghasilkan penghematan hingga 100%. Awalnya, harga per laptop mungkin mencapai Rp 15 juta, namun dengan digitalisasi ini, harga tersebut dapat turun drastis menjadi sekitar Rp 5 juta saja,” ungkap Odo dalam konferensi pers virtual Kemenko Marves yang bertemakan “Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas 2045” pada Jumat (22/12/2023).

Digitalisasi Pemerintahan: Transformasi Harga Laptop dan Transparansi Ekonomi

Penting untuk dicatat bahwa pemerintah telah mengembangkan aplikasi belanja online bernama e-katalog. Aplikasi ini merupakan hasil dari upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).