Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim di Konferensi Iklim PBB (COP28) di Dubai. Namun, sorotan terhadap isu walkout aktivis lingkungan saat pidatonya menyoroti ketegangan terkait kebijakan lingkungan, memunculkan kontroversi terkait Food Estate dan dampaknya pada lingkungan hutan Kalimantan.
Kontroversi Kebijakan Lingkungan Jokowi di Konferensi Iklim PBB Dubai
Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, tersenyum saat mendengar rumor tentang sejumlah aktivis lingkungan yang meninggalkan ruang saat dia berbicara di Konferensi Iklim PBB (COP28) di Dubai.
Namun, hal itu tidak membuatnya risau. Dia fokus menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam menghadapi perubahan iklim.
“Dalam hal ini, yang paling penting adalah bahwa kita telah melakukan tindakan nyata untuk berkontribusi mengatasi permasalahan perubahan iklim yang menjadi kekhawatiran semua negara,” ujar Jokowi di Jakarta Convention Center pada Kamis (7/12).
Jokowi menegaskan bahwa Indonesia berhasil menekan tingkat deforestasi serta telah mengurangi kebakaran hutan dan lahan gambut. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan pusat-pusat pembibitan. Menurutnya, langkah-langkah ini merupakan bukti konkret dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Kami telah membangun pusat-pusat pembibitan dengan total produksi 75 juta bibit, termasuk di Rumpin, Bogor, mangrove di Denpasar, serta bibit-bibit hutan hujan di Mentawir dan Labuan Bajo,” paparnya.
Presiden Jokowi Soroti Tindakan Nyata Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim
Isu tentang aktivis yang meninggalkan ruang saat Jokowi berpidato menjadi perbincangan di berbagai media sosial. Salah satu pengguna media sosial dengan akun @Paltiwest menyebutkan bahwa sebagian peserta konferensi COP28 meninggalkan ruang saat Jokowi berbicara.
Pengguna ini menghubungkan hal tersebut dengan kebijakan pembangunan lumbung pangan atau food estate.
“Saat berbicara di konferensi lingkungan COP28 di Dubai, sebagian peserta meninggalkan ruang ketika Jokowi berpidato. Mayoritas dari mereka adalah delegasi dari NGO Global seperti Green Peace, Walhi, Save Borneo, dan organisasi non-pemerintah lainnya,” ujar akun tersebut pada Rabu (6/12).
“Mereka melakukan protes terhadap kebijakan Jokowi terkait Food Estate yang dianggap tidak berhasil, sementara telah ada ratusan ribu hektar lahan hutan yang ditebang, merusak lingkungan hutan Kalimantan,” tambahnya.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebutkan bahwa pidato Jokowi di COP28 Dubai memiliki banyak “mimpi dan kontradiksi”.
Kontroversi Kebijakan Lingkungan: Sorotan Pidato Jokowi di COP28
Presiden Jokowi, di tengah penekanannya terhadap langkah konkret Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, menghadapi sorotan terkait keberhasilan menekan deforestasi dan mengurangi kebakaran hutan.
Upaya pembangunan pusat pembibitan sebagai solusi menghadapi dampak perubahan iklim mendapat perhatian. Namun, isu walkout aktivis lingkungan dari Konferensi COP28 mencuatkan ketegangan terkait kebijakan Food Estate yang dituduh gagal, merusak ratusan ribu hektar hutan Kalimantan.
Organisasi lingkungan WALHI menilai pidato Jokowi sebagai penuh “mimpi dan kontradiksi,” menyoroti pentingnya penyelesaian permasalahan lingkungan yang masih kontroversial dalam kebijakan pemerintah terkini.
