Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, mengumumkan bahwa Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, telah meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia terkait laporan yang mengusulkan pelonggaran larangan ekspor komoditas tambang.

Septian Hario Seto juga menyampaikan bahwa IMF mendukung program hilirisasi nikel yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 9 Agustus 2023, Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, mengapresiasi upaya pemerintah dalam program hilirisasi nikel yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas makro Indonesia. Seto menyampaikan hal ini pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus.

Selain itu, Seto juga menyebut bahwa Kristalina Georgieva meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, atas laporan IMF yang memicu perdebatan di Indonesia.

Seto menekankan bahwa Luhut Panjaitan dan Kristalina Georgieva telah memiliki hubungan yang baik sejak tahun 2018, sehingga keduanya bisa berbicara secara terbuka dan jujur.

Manajemen pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, baru-baru ini bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, untuk membahas program hilirisasi nikel dan hal terkait yang dilakukan oleh Indonesia.

Pertemuan ini diadakan setelah IMF sebelumnya mengajukan permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan pelonggaran larangan ekspor nikel dan hal terkaitnya. Setelah pertemuan tersebut, Kristalina Georgieva menyatakan bahwa diskusi dengan Luhut berjalan dengan konstruktif.

Pertemuan Kristalina Georgieva dan Luhut Panjaitan: Konstruktif dan Produktif

Kristalina Georgieva juga mengungkapkan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel serta program hilirisasi produk tambang yang dilakukan oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Dalam cuitannya di akun Twitter @KGeorgieva pada tanggal 10 Agustus, Kristalina Georgieva mengungkapkan kegembiraannya bertemu dengan Menteri Luhut Panjaitan dan mempelajari tentang rencana Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja guna mencapai tujuan pembangunan yang ambisius.

Ia menggambarkan diskusi dengan Luhut sebagai dialog yang aktif dan konstruktif, serta mencatat bahwa kebijakan yang baik di Indonesia telah memberikan hasil yang luar biasa bagi rakyatnya, termasuk pertumbuhan ekonomi yang dinamis, peningkatan jumlah dan kualitas pekerjaan, serta peningkatan standar hidup di seluruh negara.

Sebelumnya, IMF telah meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan pelonggaran larangan ekspor nikel dan hal terkaitnya. Permintaan ini diungkapkan melalui laporan yang diterbitkan oleh IMF dalam rangka konsultasi Artikel IV dengan Indonesia pada tanggal 25 Juni.

Dalam laporan tersebut, IMF sebenarnya memberikan apresiasi terhadap ambisi Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah pada ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing melalui pelonggaran larangan ekspor. IMF juga mendukung upaya Indonesia dalam memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi.

Namun, IMF menekankan bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih mendalam dan harus dirancang agar dampak lintas batas dapat diminimalkan.

Dalam konteks tersebut, direktur IMF mendorong untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan menghindari perluasan pembatasan tersebut ke komoditas lain, sebagaimana yang tertulis dalam laporan tersebut.

Manajer IMF Minta Maaf dan Dukung Program Hilirisasi Indonesia

Secara keseluruhan, pertemuan antara pihak Indonesia dan IMF ini menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam memperkuat kerja sama dalam mengembangkan ekonomi Indonesia. Dukungan IMF terhadap program hilirisasi nikel dan pengakuan atas manfaat dari kebijakan ekonomi Indonesia menjadi refleksi dari arah positif yang diambil oleh negara ini dalam upaya memajukan sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.