Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Hiariej menjelaskan bahwa di dalam lapas tidak memungkinkan diberlakukan social distancing. Mengingat mayoritas lapas/ rutan di Indonesia khususnya Jatim mengalami over kapasitas.
“Vaksinasi merupakam keharusan untuk menekan penyebaran COVID-19 karena WBP sangat rentan terdampak penyebaran penyakit,” ungkapnya.
Dia menambahkan, vaksinasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi dengan Instansi maupun stakeholder terkait. Seperti di Lapas Madiun ini yang bekerja sama dengam Universitas Muhammadiyah Madiun.
“Saya ingin kerja sama dan kolaborasi seperti ini dapat diikuti oleh seluruh jajaran Lapas maupun Rutan agar target seluruh WBP mendapat vaksinasi terpenuhi,” pungkasnya.
