MEMO
Tingginya tingkat inflasi global bisa memicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Sebab, melemahnya
permintaan dari negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa bisa mengganggu produktivitas industri
manufaktur.
“Inflasi global itu kan pasti berkaitan dengan harga global dan potensi ekspor dari industri yang selama ini, ekspor ke sana, terutama ke AS atau Eropa,” kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Reza Hafiz dalam diskusi INDEF: Efek Resesi Global terhadap Ekonomi Politik Indonesia 2023 di ITS Tower, Jakarta Selatan, Rabu (14/12).
“Itu sudah pasti industri padat karya tersebut akan terdampak. Mau enggak mau PHK bisa saja terjadi,” sambungnya.
Dari kacamata bisnis, Reza menyebut PHK merupakan hal yang biasa. Namun dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
menilai PHK harus menjadi jalan terakhir yang dilakukan perusahaan dalam kondisi darurat.
Memang PHK merupakan upaya efisiensi pengeluaran perusahaan. Namun selain PHK, perusahaan bisa melakukan efisiensi dari pos anggaran lain biaya operasional.
“Itu PHK terakhirlah,” kata dia.
Gelombang PHK memang di tahun depan diperkirakan masih akan terus berlangsung. Adapun sektor yang rentan melakukan
PHK antara lain manufaktur dan perusahaan yang levelnya masih merintis (startup) di bidang teknologi, informasi dan
komunikasi (TIK).
“Sektor yang paling berdampak itu manufaktur. Kedua kemungkinan di startup tapi sektor TIK yang perusahaannya masih di level start up,” kata dia.
Meski begitu, karyawan yang pernah bekerja di level startup ini bisa pindah ke industri yang lebih besar dengan cepat.
Sehingga sifatnya lebih dinamis walaupun dua sektor ini masih akan melakukan PHK.
“Jadi ketika gojek PHK, mereka sudah komunikasi dulu di komunitas startup. Ada teman-teman yang bakal meninggalkan Gojek misalnya,” kata dia.
