Google telah menyebutkan bahwa Peraturan Presiden tentang Hak Penerbit yang dikenal sebagai Publisher Rights, yang menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo, akan berdampak pada pembatasan konten berita. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun memberikan tanggapan terhadap hal ini.

Menurut Google, jika peraturan ini disahkan tanpa adanya pembaruan, Google tidak akan dapat melaksanakan aturan tersebut. Mereka percaya bahwa aturan ini akan membatasi keberagaman sumber berita bagi masyarakat, bukan membantu membangun jurnalisme berkualitas.

Alasan di balik pandangan Google adalah karena peraturan tersebut memberikan kekuasaan kepada lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh mendapatkan penghasilan dari iklan. Google khawatir bahwa hal ini akan mengakibatkan pembatasan konten berita yang tersedia secara online.

Google juga berpendapat bahwa peraturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita, sementara merugikan penerbit berita kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan berbagai sudut pandang dari berita.

Pandangan Google dan Kementerian Terkait Peraturan Publisher Rights

Di sisi lain, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, menyatakan bahwa Peraturan tentang Hak Penerbit sebenarnya bukan pembatasan, melainkan pengaturan untuk memastikan informasi yang baik dan berkualitas beredar di publik sesuai dengan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

Namun, Google menegaskan bahwa aturan ini dapat mengancam eksistensi media dan kreator berita, karena memberikan kekuasaan kepada lembaga non-pemerintah yang dapat membatasi konten di platform mereka. Google berharap pemerintah dapat mempertimbangkan lebih lanjut rancangan aturan tersebut dan mencari solusi yang baik untuk membangun ekosistem berita yang seimbang di Indonesia.