Jakarta, Memo
Partai politik bisa mendaftarkan dua pasangan calon gubernur, bupati, atau wali kota di satu daerah pada Pilkada Serentak 2024. Hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024.
Pasal 12 PKPU 8/2024 mengatur mekanisme bila partai politik mencalonkan lebih dari satu kepala daerah di sebuah wilayah. PKPU itu pun menugaskan KPU RI untuk meminta klarifikasi kepada partai tersebut.
“Dalam hal partai politik peserta pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu tingkat pusat melalui KPU,” bunyi pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
KPU akan memutuskan melalui klarifikasi itu. Ayat kedua pasal tersebut menyebut klarifikasi itu harus dituangkan dalam berita acara resmi.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan aturan itu memang tidak mengatur detail teknis jika ada partai yang mencalonkan dua kepala daerah. Namun, ia mengatakan KPU RI harus turun tangan menghubungi partai yang melakukan hal itu.
Titi mengatakan kejadian seperti itu beberapa kali terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya. Biasanya hal itu terjadi karena ada konflik internal partai.
“Dulu partai ada yang mengalami kepengurusan ganda atau perpecahan di internal antarelite partai yang menyebabkan ada afiliasi yang berbeda terkait pilihan politik dalam pencalonan pilkada,” ujar Titi saat dihubungi CNN, Kamis (29/8).
Sejumlah partai politik mengubah arah dukungan mereka untuk Pilkada 2024 buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melonggarkan ambang batas pencalonan.
